6 Feb 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Permenpan Reformasi Birokrasi

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jenis Peraturan : Permenpan Reformasi Birokrasi
Nomor : 8
Judul : SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
T.E.U. Badan :
Tahun Terbit : 2021
Singkatan Jenis : Permenpan Reformasi Birokrasi
Tempat Penetapan : Di Jakarta
Tanggal Penetapan : Rabu, 17 Maret 2021
Tanggal Pengundangan : Rabu, 17 Maret 2021
Sumber : BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 210
Status : Berlaku
Bidang Hukum :
Subjek : SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bahasa : INDONESIA
Lokasi :
Urusan Pemerintahan :
Penandatangan :
Pemrakarsa :

Belum ada dokumen Abstrak

Permenpan Reformasi Birokrasi lainnya

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi