Thursday, 18 October 2018
  • Oleh:Ayu Ratna Dewi
  • Tanggal:08 Agustus 2018
cover Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan Desa / Kelurahan yang dibentuk melalui dari dan oleh masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum untuk mentaati berbagai norma dan aturan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya menjadi contoh atau tauladan bagi wargannya.. Penekanannya pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di sini adalah bagian dari salah satu bentuk metode penyuluhan atau penyampaian informasi hukum kepada warga masyarakat oleh Kelompok Keluarga Sadar Hukum dari Desa atau Kelurahan yang telah dibentuk di Desa/Kelurahan dengan jumlah 25 (dua puluh lima) s/d 30 (tiga puluh) orang. Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang ditetapkan oleh Perbekel atau Lurah setelah mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten dan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, selanjutnya setelah dievaluasi kinerja Kelompok Keluarga Sadar Hukum oleh tim dari Kabupaten/Kota dan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali apabila dipandang layak secara berjenjang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota dan Provinsi, hingga akhirnya ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Desa /Kelurahan Sadar Hukum untuk mendapatkan Predikat Anubhawa Sasana Desa. Parameter atau persyaratan untuk memenuhi kreteria Desa /Kelurahan Sadar Hukum adalah pemenuhan persyaratan yang dapat disampaikan secara garis besarnya dengan pengisian kuisioner dari beberapa pertanyaan yang diisi oleh Desa/ Kelurahan antara lain : 1. Pelunasan kewajiban pembayaran Pajak Bumi Bangunan minimal 70% 2. Tidak terdapat perkawinan dibawah umur berdasarkan UU No 1 tahun 1974 3. Angka kriminalitas rendah 4. Rendahnya kasus narkoba 5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan Pada saat ini Kabupaten Badung memiliki 62 (enam puluh dua) Desa/Kelurahan yang berada diwilayah 6 (enam) Kecamatan, diantaranya sebanyak 52 (lima puluh dua) Desa/Kelurahan dari tahun 1999 s/d 2011 secara bertahap telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Keputusan Menteri sebagai berikut: 1. Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang 2. Desa Petang, Kecamatan Petang 3. Desa Plaga, Kecamatan Petang 4. Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal 5. Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal 6. Desa Mambal, Kecmatan Abiansemal 7. Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal 8. Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal 9. Desa Mengwi Gede, Kecamatan Mengwi 10. Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal 11. Desa Angantaka, Kecamatan Abiansema 12. Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal 13. Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal 14. Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal 15. Desa Tumbak Bayuh, Kec.mengwi 16. Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kec.Abiansemal 17. Desa Pererenan, Kec. Mengwi 18. Desa Tibubeneng, Kec.Kuta 19. Desa Sulangai, Kec.Petang 20. Desa Sembung, Kec Mengwi 21. Desa Sobangan, Kec.Mengwi 22. Desa Kekeran, Kec.Mengwi 23. Desa Munggu, Kec.Mengwi 24. Desa Penarungan, Kec.Mengwi 25. Desa Carangsari, Kec.Petang 26. Desa Sulangai, Kec Petang 27. Desa Getasan, Kec.Petang 28. Desa Pangsan, Kec.Petang 29. Desa Sedang, Kec Abiansemal 30. Desa Taman, Kec Abiansemal 31. Desa Darmasaba, Kec.Abiansemal 32. Desa Mekar Buana, Kec.Abiansemal 33. Desa Selat, Kec.Abiansemal 34. Desa Pererenan, Kec.Mengwi 35. Desa Gulingan, Kec. Mengwi 36. Desa Mengwitani, Kec. Mengwi 37. Desa Sembung, Kec Mengwi 38. Desa Kuwum, Kec mengwi 39. Desa Sobangan, Kec. Mengwi 40. Desa Munggu, Kec. Mengwi 41. Desa Penarungan, Kec. Mengwi 42. Desa Buduk, Kec. Mengwi 43. Desa Tumbah Bayuh, Kec. Mengwi 44. Desa Cemagi, Kec. Mengwi 45. Kelurahan Sading, Kec. Mengwi 46. Kelurahan Lukluk, Kec. Mengwi 47. Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi 48. Desa Dalung, Kec. Kuta Utara 49. Desa Tibubeneg, Kec.Kuta Utara 50. Kelurahan Kerobokan, Kec.Kuta Utara 51. Kelurahan Legian, Kec. Kuta 52. Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan Selanjutnya sisanya 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan dari Tahun 2012 kami bina secara bertahap bersama sama dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali hingga pada akhirnya di Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun secara administrasi ke 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan di usulkan ke Badan Hukum Pembina Nasional Republik Indonesia melalui Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali untuk ditetapkan dan diresmikan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta mendapatkan Penganugrahan Anubhawa Sasana Desa dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun Desa/Kelurahan yang berjumlah 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung dimaksud sebagai berikut : 1. Desa Bongkasa Pertiwi, Kec. Abiansemal 2. Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara 3. Kelurahan Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara 4. Kelurahan Kuta Kec. Kuta 5. Kelurahan Seminyak, Kec. Kuta 6. Kelurahan Tuban, Kec. Kuta 7. Kelurahan Kedonganan, Kec. Kuta 8. Kelurahan Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan 9. Desa Kutuh, Kec. Kuta Selatan 10. Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Dengan ditetapkannya 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung maka secara keseluruhan 62 (enam puluh dua) Desa/Kelurahan di enam Kecamatan Kabupaten Badung menyandang predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pertama kali di Provinsi Bali yang tidak menutup kemungkinan juga pertama kali di Indonesia. Selanjutnya untuk menyemarakkan aktivitas kegiatan dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum di tiap- tiap Desa / Kelurahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum dalam bentuk cerdas cermat dengan materi beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku untuk tingkat Kabupaten/kota, Provinsi, dan Nasional yaitu : 1. Untuk lomba tingkat Kabupaten/Kota di ikuti oleh 1 (satu) Desa/Kelurahan wakil dari masing masing Kecamatan yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali dan Desa/ Kalurahan sebagai pemenang berhak mengikuti lomba di tingkat Provinsi. 2. Untuk lomba tingkat Provinsi yang pesertanya dikuti oleh wakil dari masing-masing Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 3 ( tiga) tahun sekali dan pemenang di tingkat Provinsi mewakili Provinsi di tingkat Nasioal. 3. Untuk lomba tingkat Nasional pesertanya diikuti oleh wakil dari masing-masing Provinsi yang dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali. Demikian dapat kami sampaikan kegiatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Badung, sekian terima kasih.

Baca selengkapnya →

  • Oleh:Ayu Ratna Dewi
  • Tanggal:17 Juli 2018
cover Monitoring Evaluasi dan Pelakanaan Program Utama RANHAM Daerah bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2018, materi yang disampaikan mengenai Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Dalam Program Dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015 - 2019.

Baca selengkapnya →

  • Oleh:Ayu Ratna Dewi
  • Tanggal:07 Mei 2018
cover Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Badung menyelelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Pemerintah/Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2018, acara ini dibuka oleh Bupati Badung diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, didampingi Wakil Ketua DPRD dan Kepala Bagian Hukum dan Ham setda. Kab. Badung di ruang pertemuan Inspektorat Puspem Badung. Selasa (17/4).

Baca selengkapnya →


Produk Hukum Lainnya

  • Karangasem
  • Badung
  • Tabanan
  • Gianyar
  • Klungkung
  • Buleleng
  • Bangli
  • Jembrana
  • Denpasar