Monday, 11 December 2017
  • Oleh:Ayu Ratna Dewi
  • Tanggal:11 Desember 2017
cover Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se dunia ke-69 tahun 2017 menjadi moment membanggakan bagi Pemerintahan Kabupaten Badung, dengan berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten-Kota Peduli HAM tahun 2016. Penganugerahan Provinsi dan Kabupaten-Kota Peduli HAM diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, kepada Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa di Hotel Sunan Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2017). Acara penganugerahan terasa spesial, karena dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo. Dikatakan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung, Komang Budhi Argawa, syarat mendapatkan Penganugerahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kriteria Daerah Kabupaten-Kota Peduli HAM. Kriteria yang dinilai dari penghargaan ini, lanjutnya, adalah hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan layak serta lingkungan yang berkelanjutan. “Prestasi yang sangat membanggakan bagi Pemda Badung, karena menandakan bahwa Badung peduli akan HAM. Pesan Pak Bupati dan Wakil Bupati, ini harus dipertahankan untuk mendukung pembangunan daerah,” terang Kabag Hukum Setda Kabupaten Badung ini. Dalam kesempatannya, Budhi Argawa pun tak lupa mengucapkan terima kasih, atas koordinasi yang baik antar stakeholder pusat dan daerah dalam melakukan kajian regulasi untuk mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) atas hak-hak asasi masyarakatnya. Menurutnya hasil yang dicapai oleh pemerintahan Kabupaten Badung, bagian dari prestasi bagi Kepala Daerahnya. Sebab dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan salah satu Rencana Kerja Pemerintah, yang menjadi agenda penting di dalam Implementasi Nawacita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengukur kinerja HAM di pemerintah daerah. “Hal ini bisa dilihat kelengkapan regulasi atau kebijakan yang diciptakan di tingkat daerah, dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia,” tuturnya. Lalu apakah yang dimaksud dengan RANHAM? Adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Aksi HAM adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Adapun untuk Sekretariat Bersama RANHAM adalah unit pelaksana RANHAM yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Baca selengkapnya →

  • Oleh:Ayu Ratna Dewi
  • Tanggal:29 Agustus 2017
cover Selasa, tanggal 29 Agustus Tahun 2017 dilaksankan Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kabupaten (KADARKUM) Badung Tahun 2017 lomba KADARKUM Kabupaten Badung Tahun 2017 diikuti oleh 6 Kecamatan yang masing - masing Kecamatan diwakili oleh 1 (satu) Desa Kelurahan diantaranya Kecamatan Petang diwakili oleh Desa Pelaga, Kecamatan Abiansemal diwakili oleh Desa Sedang, Kecamatan Mengwi diwakili oleh Desa Baha, Kecamatan Kuta Utara diwakili oleh Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta diwakili oleh Kelurahan Seminyak, dan Kecamatan Kuta Selatan diwakili oleh Desa Pecatu. Hasil Lomba : I. Lomba Juara KADARKUM Juara I Desa Baha Kecamatan Mengwi Juara II Desa Pelaga Kecamatan Petang Juara III Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta II. Juara yel-yel : Desa Pelaga Kecamatan Petang

Baca selengkapnya →

  • Oleh:Ayu Ratna Dewi
  • Tanggal:06 Juli 2017
cover Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, dilaksanakan di Ruang Nayaka II Puspem Kabupaten Badung pada hari Kamis, tanggal 6 Juli Tahun 2017. Dalam rangka penertiban danpeningkatan kualitas pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan standar kompetensi perlu melakukan pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk melestarikan pariwisata budaya.

Baca selengkapnya →


Produk Hukum Lainnya

  • Karangasem
  • Badung
  • Tabanan
  • Gianyar
  • Klungkung
  • Buleleng
  • Bangli
  • Jembrana
  • Denpasar