7 Agt 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Perbekel

Peraturan Perbekel Kekeran Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Kekeran Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
Jenis Peraturan : Peraturan Perbekel
Nomor : 5
Judul : Peraturan Perbekel Kekeran Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
T.E.U. Badan : Kekeran
Tahun Terbit : 2026
Singkatan Jenis : PERKEL
Tempat Penetapan : Kekeran
Tanggal Penetapan : Kamis, 31 Desember 2026
Tanggal Pengundangan : Kamis, 31 Desember 2026
Sumber : BDES KEKERAN 2026 (5) : 5 Hlm.
Status : Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara
Subjek : PERUBAHAN PENJABARAN APBDES 2026
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Kantor Desa Kekeran
Urusan Pemerintahan : Daerah
Penandatangan : I Nyoman Suarda
Pemrakarsa : Desa Kekeran

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Perbekel lainnya

Peraturan Perbekel Kekeran Nomor 7 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Kekeran Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Taman Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Taman Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Penarungan Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Penarungan Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Darmasaba Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Darmasaba Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Desa

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi