3 Mei 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Perbekel

Peraturan Perbekel Getasan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Publik

Peraturan Perbekel Getasan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Publik
Jenis Peraturan : Peraturan Perbekel
Nomor : 4
Judul : Peraturan Perbekel Getasan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Publik
T.E.U. Badan : Getasan, Perbekel
Tahun Terbit : 2019
Singkatan Jenis : PERKEL
Tempat Penetapan : Getasan
Tanggal Penetapan : Senin, 16 September 2019
Tanggal Pengundangan : Senin, 16 September 2019
Sumber : BDES GETASAN 2019 (4) : 6 Hlm.
Status : Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara
Subjek : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Desa Getasan
Urusan Pemerintahan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penandatangan : I Nyoman Adi Palguna
Pemrakarsa : Desa Getasan

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Perbekel lainnya

Peraturan Perbekel Kekeran Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Kekeran Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Munggu Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Munggu Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Buduk Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Buduk Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Buduk Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Darmasaba Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Darmasaba Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Darmasaba Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi