3 Mei 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Perbekel

Peraturan Perbekel Angantaka Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Arah Penggunaan Dana Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi

Peraturan Perbekel Angantaka Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Arah Penggunaan Dana Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi
Jenis Peraturan : Peraturan Perbekel
Nomor : 10
Judul : Peraturan Perbekel Angantaka Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Arah Penggunaan Dana Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi
T.E.U. Badan : Angantaka, Perbekel
Tahun Terbit : 2018
Singkatan Jenis : PERKEL
Tempat Penetapan : Angantaka
Tanggal Penetapan : Senin, 31 Desember 2018
Tanggal Pengundangan : Senin, 31 Desember 2018
Sumber : BDES ANGANTAKA 2018 (10) : 2 Hlm.
Status : Tidak Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Subjek : ARAH PENGGUNAAN DANA
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Kantor Perbekel Angantaka
Urusan Pemerintahan : Daerah
Penandatangan : A.A. Ngr. Gd. Eka Surya
Pemrakarsa : Desa Angantaka

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Perbekel lainnya

Peraturan Perbekel Kekeran Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Kekeran Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Munggu Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Munggu Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Buduk Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Buduk Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Buduk Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Perbekel Darmasaba Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Perbekel Darmasaba Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Darmasaba Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi