8 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Pemerintah

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Jenis Peraturan : Peraturan Pemerintah
Nomor : 18
Judul : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
T.E.U. Badan : -
Tahun Terbit : 2011
Singkatan Jenis : Peraturan Pemerintah
Tempat Penetapan : DI JAKARTA
Tanggal Penetapan : Kamis, 16 Februari 2023
Tanggal Pengundangan : Kamis, 16 Februari 2023
Sumber : LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 31
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Bahasa : INDONESIA
Lokasi : -
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Pemerintah lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian Holding Operasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi