28 Jan 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Menteri Hukum Dan HAM

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Jenis Peraturan : Peraturan Menteri Hukum Dan HAM
Nomor : 16
Judul : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
T.E.U. Badan : -
Tahun Terbit : 2024
Singkatan Jenis : Peraturan Menteri Hukum Dan HAM
Tempat Penetapan : Jakarta
Tanggal Penetapan : Rabu, 12 Juni 2024
Tanggal Pengundangan : Rabu, 12 Juni 2024
Sumber : Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM lainnya

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hukum Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hukum Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi