5 Mei 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
Jenis Peraturan : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 13
Judul : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
T.E.U. Badan : Indonesia, Pemerintah Pusat
Tahun Terbit : 2016
Singkatan Jenis : Permendagri
Tempat Penetapan : Jakarta
Tanggal Penetapan : Senin, 21 Maret 2016
Tanggal Pengundangan : Selasa, 29 Maret 2016
Sumber : BN REPUBLIK INDONESIA 2016 (40) : 19 Hlm.
Status : Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara
Subjek : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung
Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penandatangan : Tjahjo Kumolo
Pemrakarsa : Pemerintah Pusat

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri lainnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi