8 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Menteri Dalam Negeri

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Jenis Peraturan : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 14
Judul : PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
T.E.U. Badan : -
Tahun Terbit : 2023
Singkatan Jenis : Permendagri
Tempat Penetapan : DI JAKARTA
Tanggal Penetapan : Senin, 11 September 2023
Tanggal Pengundangan : Kamis, 21 September 2023
Sumber : -
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Bahasa : INDONESIA
Lokasi : -
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri lainnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023

PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi