17 Apr 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Desa

Peraturan Desa Bongkasa Pertiwi Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bongkasa Pertiwi Tahun Anggaran 2025

Peraturan Desa Bongkasa Pertiwi Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bongkasa Pertiwi Tahun Anggaran 2025
Jenis Peraturan : Peraturan Desa
Nomor : 4
Judul : Peraturan Desa Bongkasa Pertiwi Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bongkasa Pertiwi Tahun Anggaran 2025
T.E.U. Badan : Bongkasa Pertiwi
Tahun Terbit : 2025
Singkatan Jenis : PERDES
Tempat Penetapan : Bongkasa Pertiwi
Tanggal Penetapan : Jumat, 23 Mei 2025
Tanggal Pengundangan : Jumat, 23 Mei 2025
Sumber : LDES BONGKASA PERTIWI 2025 (4) : 5 Hlm.
Status : Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Subjek : PENYERTAAN MODAL - BUMDES
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Bagian Kasi Pemerintahan Desa Bongkasa Pertiwi
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penandatangan : I Nyoman Buda
Pemrakarsa : Desa Bongkasa Pertiwi

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Desa lainnya

Peraturan Desa Buduk Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Desa Buduk Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026

Peraturan Desa Munggu Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Desa Munggu Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Munggu Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggu Tahun Anggaran 2026

Peraturan Desa Buduk Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Desa Buduk Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Desa Buduk Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Desa Buduk Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi