3 Mei 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Bupati

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN  PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  KABUPATEN BADUNG
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati
Nomor : 21
Judul : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
T.E.U. Badan : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tahun Terbit : 2019
Singkatan Jenis : Perbup
Tempat Penetapan : DI MANGUPURA
Tanggal Penetapan : Selasa, 21 Mei 2019
Tanggal Pengundangan : Selasa, 21 Mei 2019
Sumber : BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 21.
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Bahasa : INDONESIA
Lokasi :
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Bupati lainnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 2Tahun 2026 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi