8 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati
Nomor : 48
Judul : Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
T.E.U. Badan : Mangupura (Badung)
Tahun Terbit : 2011
Singkatan Jenis : Perbup
Tempat Penetapan : Mangupura
Tanggal Penetapan : Kamis, 14 Juli 2011
Tanggal Pengundangan : Kamis, 14 Juli 2011
Sumber : BD KABUPATEN BADUNG 2011 (39) : 30 Hlm.
Status : Tidak Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Subjek : TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Bahasa : Indonsia
Lokasi : Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung
Urusan Pemerintahan : Daerah
Penandatangan : Anak Agung Gde Agung
Pemrakarsa : Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Badung

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Bupati lainnya

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Analisis Standar Belanja, Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Pada Lanjut Usia Tidak Mampu

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi