17 Apr 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati
Nomor : 1
Judul : Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
T.E.U. Badan : Mangupura (Badung)
Tahun Terbit : 2026
Singkatan Jenis : Perbup
Tempat Penetapan : Mangupura
Tanggal Penetapan : Jumat, 13 Februari 2026
Tanggal Pengundangan : Jumat, 13 Februari 2026
Sumber : BD KABUPATEN BADUNG 2026 (1) : 36 Hlm.
Status : Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Subjek : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung
Urusan Pemerintahan : Daerah
Penandatangan : I Wayan Adi Arnawa
Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Badung

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Bupati lainnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi