9 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Bupati

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati
Nomor : 27
Judul : PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
T.E.U. Badan : BADAN PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG
Tahun Terbit : 2020
Singkatan Jenis : Perbup
Tempat Penetapan : DI MANGUPURA
Tanggal Penetapan : Kamis, 4 Juni 2020
Tanggal Pengundangan : Kamis, 4 Juni 2020
Sumber : BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 27
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
Bahasa : INDONESIA
Lokasi :
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Bupati lainnya

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Analisis Standar Belanja, Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Pada Lanjut Usia Tidak Mampu

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi