9 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Bupati

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati
Nomor : 53
Judul : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
T.E.U. Badan :
Tahun Terbit : 2017
Singkatan Jenis : Perbup
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : Senin, 18 September 2017
Tanggal Pengundangan : Senin, 18 September 2017
Sumber : -
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : -
Bahasa :
Lokasi :
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Bupati lainnya

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Analisis Standar Belanja, Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Pada Lanjut Usia Tidak Mampu

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi