3 Mei 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Bupati

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN , RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITASNYA UNTUK KORBAN BENCANA

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN , RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITASNYA UNTUK KORBAN BENCANA
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati
Nomor : 44
Judul : PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN , RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITASNYA UNTUK KORBAN BENCANA
T.E.U. Badan : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tahun Terbit : 2017
Singkatan Jenis : Perbup
Tempat Penetapan : DI MANGUPURA
Tanggal Penetapan : Rabu, 9 Agustus 2017
Tanggal Pengundangan : Rabu, 9 Agustus 2017
Sumber : BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 44
Status : Tidak Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : PEDOMAN PEMBERIAN SENTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN , RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITASNYA UNTUK KORBAN BERENCANA
Bahasa : INDONESIA
Lokasi :
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Bupati lainnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 2Tahun 2026 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi