3 Mei 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Bupati

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR / DIKLAT / KURSUS / PENATARAN / PELATIHAN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWEN

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR /
DIKLAT / KURSUS / PENATARAN / PELATIHAN DAN SEJENISNYA
YANG DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWEN
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati
Nomor : 31A
Judul : BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR / DIKLAT / KURSUS / PENATARAN / PELATIHAN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK / DISETUJUI OLEH PEJABAT YANG BERWEN
T.E.U. Badan :
Tahun Terbit : 2007
Singkatan Jenis : Perbup
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : Kamis, 14 Juni 2007
Tanggal Pengundangan : Kamis, 14 Juni 2007
Sumber : -
Status : Tidak Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : -
Bahasa :
Lokasi :
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Bupati lainnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Bupati Badung Nomor 2Tahun 2026 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Perseroan Terbatas Angkasa Pura Indonesia Dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi