7 Mei 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Keputusan Bupati

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
Jenis Peraturan : Keputusan Bupati
Nomor : 483/01/HK/2022
Judul : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
T.E.U. Badan : -
Tahun Terbit : 2022
Singkatan Jenis : Keputusan Bupati
Tempat Penetapan : DI MANGUPURA
Tanggal Penetapan : Minggu, 13 Februari 2022
Tanggal Pengundangan : Minggu, 13 Februari 2022
Sumber : -
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
Bahasa : INDONESIA
Lokasi : -
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : A.N. BUPATI BADUNG SEKRETARIS DAERAH
Pemrakarsa : -

Keputusan Bupati lainnya

Keputusan Bupati Nomor 135 Tahun 2026

Keputusan Bupati Badung Nomor 135/01/HK/2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Desa

Keputusan Bupati Nomor 826/01/HK/2024 Tahun 2024

Keputusan Bupati Badung Nomor 826/01/HK/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Sekretariat Daerah

Keputusan Bupati Nomor 494/01/HK/2024 Tahun 2024

Keputusan Bupati Badung Nomor 494/01/HK/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Paralegal Justice Award dan Anubhawa sasana Jagaddhita Kabupaten Badung Tahun 2024

Keputusan Bupati Nomor 481/01/HK/2024 Tahun 2024

Keputusan Bupati Badung Nomor 481/01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi