14 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333

Peraturan

Perpres

Perpres Nomor 11 Tahun 2021

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 2 Feb 2021
  • Diundangkan: 2 Feb 2021
Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 2 Feb 2021
  • Diundangkan: 2 Feb 2021
Perpres

Perpres Nomor 10 Tahun 2021

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 2 Feb 2021
  • Diundangkan: 2 Feb 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021

TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 21 Jan 2021
  • Diundangkan: 26 Jan 2021
Perpres

Perpres Nomor 18 Tahun 2021

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 17 Jan 2021
  • Diundangkan: 20 Jan 2021
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021

PENETAPAN KELAS JABATAN

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 15 Jan 2021
  • Diundangkan: 15 Jan 2021
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG JENIS JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 15 Jan 2021
  • Diundangkan: 15 Jan 2021
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021

PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KLASIFIKASI PURA

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 15 Jan 2021
  • Diundangkan: 15 Jan 2021
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 15 Jan 2021
  • Diundangkan: 15 Jan 2021
Peraturan Menteri Hukum Dan HAM

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum

  • Status: Berlaku
  • Ditetapkan: 8 Jan 2021
  • Diundangkan: 21 Jan 2021
Sekretariat Negara
BPHN