9 Mar 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati
Nomor : 58
Judul : Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
T.E.U. Badan : Mangupura (Badung)
Tahun Terbit : 2024
Singkatan Jenis : Perbup
Tempat Penetapan : Mangupura
Tanggal Penetapan : Senin, 9 Desember 2024
Tanggal Pengundangan : Senin, 9 Desember 2024
Sumber : Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 58
Status : Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Subjek : Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
Bahasa : Indonsia
Lokasi : Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung
Urusan Pemerintahan : Daerah
Penandatangan : I Nyoman Giri Prasta
Pemrakarsa : Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Badung

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Bupati lainnya

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi