8 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333

Umum

Rapat Koordinasi Admin JDIH Desa.
Umum

Rapat Koordinasi Admin JDIH Desa.

Mangupura, Senin (22/09/25). Rapat Koordinasi Admin JDIH Desa. Rapat dipimpin oleh Bapak Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung (Anak Agung Gde Asteya Yudhya, SH) dan dihadiri oleh admin JDIH Desa yg telah ditunjuk untuk melaksanakan koordinasi terkait upload Peraturan Tingkat Desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa) untuk meningkatkan kelengkapan jenis dokumen hukum JDIH Kabupaten Badung. Bertempat diruang rapat Kriya Gosana, lantai III, gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Badung
Umum

Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Badung

Mangupura, Rabu (6/8/25).

Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Suwit

Rapat Tim Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Kabupaten Badung
Umum

Rapat Tim Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Kabupaten Badung

Mangupura, Kamis (3/7/25).Rapat Tim Fasilitasi Harmonisasi tentang : 1. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Per...

Peresmian Bale Paruman Adhyaksa se-Badung
Umum

Peresmian Bale Paruman Adhyaksa se-Badung

Peresmian Bale Paruman Adhyaksa se-Badung

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meresmikan Bale Paruman Adhyaksa se-Kabupaten Badung yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (08/05/2025). Bale Paruman Adhyaksa adalah tempat dimana masyarakat desa maupun masyarakat Desa Adat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dengan menempuh jalur perdamaian.

Bupati Adi Arnawa menyambut baik dan mengapresiasi peresmian Bale Paruman Adhyaksa se-Badung. Menurutnya, hadirnya Bale Paruman Adhyaksa di masing-masing Desa sebagai langkah cerdas guna menjawab tantangan terkait permasalahan sosial dan hukum di Desa Adat yang dapat diselesaikan dengan musyawarah sesuai kearifan lokal. "Atas nama Pemerintah dan masyarakat Badung kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi langkah cerdas dari Kejati Bali dan Kejari Badung memberikan pelayanan dengan pendekatan hukum di Desa Adat sesuai norma hukum yang berlaku," terangnya.

Melalui wadah ini diharapkan mampu memberikan kecerahan kepada Bendesa, Perbekel, Kertha Desa dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi di tingkat bawah dengan hukum perdamaian.

Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Bupati Badung
Umum

Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Bupati Badung

Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Bupati Badung Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatahusahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan...

Lomba Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Badung Tahun 2024
Umum

Lomba Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Badung Tahun 2024

Lomba Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Badung Tahun 2024

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola JDIH
Umum

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola JDIH

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola JDIH di Provinsi Bali. Kamis, 13/11/2024. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa adanya perubahan indikator penilaian anggota JDIH Tahun 2024 dan penyesuaian e-report. 

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Badung
Umum

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Badung

Pembahsan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Penugasan Pengembangan, Pembiayaan dan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik di Kabupaten Badung. Selasa, 8 Oktober 2024

SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA, 1 JUNI 2024
Umum

SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA, 1 JUNI 2024

SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA, 1 JUNI 2024

Monitoring dan Evaluasi JDIH dari Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali
Umum

Monitoring dan Evaluasi JDIH dari Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Bali, maka perlu diadakan Monitoring dan Evaluasi JDIH dari Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali, maka diadakan Monitoring dan Evaluasi JDIH dari Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali ke JDIH Kabupaten Badung, bertempat di Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung. Senin 6 Mei 2024

Sekretariat Negara
BPHN