Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 12 Apr 2021
- Diundangkan: 12 Apr 2021
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 17 Mar 2021
- Diundangkan: 17 Mar 2021
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023
PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN, PAPUA TENGAH, PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PAPUA BARAT DAYA
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 21 Mar 2023
- Diundangkan: 24 Mar 2023
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 13 Jan 2020
- Diundangkan: 17 Jan 2020
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 27 Des 2017
- Diundangkan: 28 Des 2017
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 5 Nov 2021
- Diundangkan: 9 Nov 2021
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022
JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 11 Okt 2022
- Diundangkan: 12 Okt 2022
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
JABATAN FUNGSIONAL
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 6 Jan 2023
- Diundangkan: 12 Jan 2023
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 26 Mar 2018
- Diundangkan: 27 Mar 2018
Permenpan Reformasi Birokrasi
Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
- Status: Berlaku
- Ditetapkan: 6 Sep 2018
- Diundangkan: 13 Sep 2018
© 2025 JDIH Kabupaten Badung - Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Badung, Provinsi Bali