31 Jan 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Permenpan Reformasi Birokrasi

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Jenis Peraturan : Permenpan Reformasi Birokrasi
Nomor : 1
Judul : PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
T.E.U. Badan :
Tahun Terbit : 2020
Singkatan Jenis : Permenpan Reformasi Birokrasi
Tempat Penetapan : Di Jakarta
Tanggal Penetapan : Senin, 13 Januari 2020
Tanggal Pengundangan : Jumat, 17 Januari 2020
Sumber : BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 26
Status : Berlaku
Bidang Hukum :
Subjek : PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Bahasa : INDONESIA
Lokasi :
Urusan Pemerintahan :
Penandatangan :
Pemrakarsa :

Belum ada dokumen Abstrak

Permenpan Reformasi Birokrasi lainnya

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Masa Transisi Di Lingkungan Kementerian Dan Lembaga

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi