15 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri
Jenis Peraturan : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 1
Judul : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri
T.E.U. Badan : Indonesia, Kementerian Dalam Negeri
Tahun Terbit : 2025
Singkatan Jenis : Permendagri
Tempat Penetapan : Jakarta
Tanggal Penetapan : Selasa, 7 Januari 2025
Tanggal Pengundangan : Rabu, 15 Januari 2025
Sumber : BN 2025 (29) : 12 hlm.
Status : Berlaku
Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara
Subjek : ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
Bahasa : Indonesia
Lokasi : Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung
Urusan Pemerintahan : Pemerintah Pusat
Penandatangan : Muhammad Tito Karnavian
Pemrakarsa : Pemerintah Pusat

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri lainnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi