9 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Surat Keputusan

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
Jenis Peraturan : Surat Keputusan
Nomor : 483/01/HK/2022
Judul : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
T.E.U. Badan : -
Tahun Terbit : 2022
Singkatan Jenis : SK
Tempat Penetapan : DI MANGUPURA
Tanggal Penetapan : Minggu, 13 Februari 2022
Tanggal Pengundangan : Minggu, 13 Februari 2022
Sumber : -
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
Bahasa : INDONESIA
Lokasi : -
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : A.N. BUPATI BADUNG SEKRETARIS DAERAH
Pemrakarsa : -

Surat Keputusan lainnya

Surat Keputusan Nomor 826/01/HK/2024 Tahun 2024

Keputusan Bupati Badung Nomor 826/01/HK/2024 Tentang Penetapan Peta Jabatan Pada Sekretariat Daerah

Surat Keputusan Nomor 494/01/HK/2024 Tahun 2024

Keputusan Bupati Badung Nomor 494/01/HK/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Paralegal Justice Award dan Anubhawa sasana Jagaddhita Kabupaten Badung Tahun 2024

Surat Keputusan Nomor 481/01/HK/2024 Tahun 2024

Keputusan Bupati Badung Nomor 481/01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2024

Surat Keputusan Nomor 409/01/HK/2024 Tahun 2024

Keputusan Bupati Badung Nomor 409/01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi