9 Des 2025
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Pemerintah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Jenis Peraturan : Peraturan Pemerintah
Nomor : 74
Judul : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
T.E.U. Badan : -
Tahun Terbit : 2013
Singkatan Jenis : Peraturan Pemerintah
Tempat Penetapan : DI JAKARTA
Tanggal Penetapan : Kamis, 14 November 2013
Tanggal Pengundangan : Kamis, 14 November 2013
Sumber : LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 181
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Bahasa : INDONESIA
Lokasi : -
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Pemerintah lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian Holding Operasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi