8 Feb 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
Peraturan Bupati

SUBSIDI HARGA PUPUK ORGANIK KEPADA LEMBAGA/PERUSAHAAN UNTUK PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK ORGANIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

SUBSIDI HARGA PUPUK ORGANIK KEPADA LEMBAGA/PERUSAHAAN UNTUK PENGADAAN  DAN PENYALURAN PUPUK ORGANIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018
Jenis Peraturan : Peraturan Bupati
Nomor : 13
Judul : SUBSIDI HARGA PUPUK ORGANIK KEPADA LEMBAGA/PERUSAHAAN UNTUK PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK ORGANIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018
T.E.U. Badan : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Tahun Terbit : 2018
Singkatan Jenis : Perbup
Tempat Penetapan : DI MANGUPURA
Tanggal Penetapan : Senin, 2 April 2018
Tanggal Pengundangan : Senin, 2 April 2018
Sumber : BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 13
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : SUBSIDI HARGA PUPUK ORGANIK
Bahasa : INDONESIA
Lokasi :
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Peraturan Bupati lainnya

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Atas Prestasi Melampaui Usia Harapan Hidup

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi