Terbaru

16 Nov 2026
  • kontak@bagianhukumham.badungkab.go.id
  • (0361) 9009333
  2. Produk Hukum
  3. Peraturan
  4. Undang-Undang
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Undang-Undang

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

22:12 WITA Minggu, 28 November 2021 1,955 68
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Jenis Peraturan : Undang-Undang
Nomor : 20
Judul : MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
T.E.U. Badan :
Tahun Terbit : 2016
Singkatan Jenis : UU
Tempat Penetapan : DI JAKARTA
Tanggal Penetapan : Jumat, 25 November 2016
Tanggal Pengundangan : Jumat, 25 November 2016
Sumber : LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252
Status : Berlaku
Bidang Hukum : -
Subjek : MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Bahasa : INDONESIA
Lokasi :
Urusan Pemerintahan : -
Penandatangan : -
Pemrakarsa : -

Pratinjau Dokumen

Belum ada dokumen Abstrak

Belum ada dokumen Terjemahan

Undang-Undang lainnya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026

5 November 2026 77 0

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026

5 November 2026 72 0

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026

26 Oktober 2026 219 0

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026

13 Juli 2026 490 2

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi
© 2026 JDIH Badung - Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung, Provinsi Bali